Indonesia Perkuat Kemitraan untuk Kirim Pakar ke Misi-misi PBB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar NegeriRI  menyelenggarakan Roundtable Discussion dengan tema “Developing National Mechanism for Civilian Capacity in the Aftermath of Conflict” pada 15 Desember 2014.

Melalui acara itu, telah dilakukan tukar pikiran dan berbagi pengalaman antara Indonesia dengan PBB dan sejumlah institusi yang bergerak dalam pengiriman para pakar sipil ke misi-misi perdamaian PBB dan juga negara-negara yang baru pulih dari konflik. Di antaranya yakni wakil dari Justice Rapid Response (JRR) dan Folke Bernadotte Academy.

Roundtable Discussion yang dibuka oleh Acting Direktur Jenderal Multilateral tersebut dihadiri oleh para peserta dari Kemlu RI dan sejumlah Kementerian dan Lembaga, Staf Ahli bidang Manajemen- Kemlu, dan wakil-wakil dari UNDP, Direktorat Kerjasama Teknis.

Kemlu RI melalui keterangan persnya, Kamis (18/10/2014), mengklaim bahwa diskusi telah mampu mengidentifikasi sejumlah kepakaran sipil yang menjadi keunggulan Indonesia (niche capacities).
Antara lain yakni di berbagai bidang di bawah tujuh flagship program kerjasama teknis. Terutama di bidang mediasi dan pencegahan konflik, good governance, demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, demokrasi dan pemajuan HAM, pembangunan kembali infrastruktur, pertanian, dan pendidikan, yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia melalui kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

“Diskusi juga telah menggarisbawahi adanya kebutuhan dan peluang bagi kehadiran dan pengiriman pakar-pakar sipil dari negara-negara Global South, khususnya dari Indonesia, melalui skema secondment pada misi-misi PBB di bawah mekanisme Government Provided Personnel (GPP), untuk periode penugasan selama satu tahun,” tulis Kemlu RI dalam keterangannya.

Diskusi juga telah mencatat potensi peluang kontribusi pakar-pakar sipil Indonesia yang memiliki keahlian di bidang penegakan hukum dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan/LP (correction officers), yang sejauh ini seringkali diminta oleh PBB untuk ditempatkan di berbagai misi PBB.

“Hasil diskusi juga menggarisbawahi pentingnya dibentuk suatu mekanisme nasional, misalnya di bawah kerangka Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), untuk mengoordinasikan proses seleksi dan nominasi serta pengiriman para pakar sipil Indonesia ke berbagai misi PBB,” tulisnya.

Selain itu, telah ditekankan pentingnya kemitraan (partnership) antara Indonesia dengan berbagai institusi pengiriman pakar-pakar sipil dari sejumlah negara, khususnya untuk menjajaki peluang-peluang kerjasama pelatihan untuk memperkuat kapasitas dan kredensial para pakar sipil Indonesia.

Tak hanya itu, Roundtable discussion juga diklaim berhasil mengidentifikasi berbagai peluang dan tantangan dalam menyusun pola karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia yang nantinya dikirimkan ke misi-misi PBB di bawah mekanisme GPP, termasuk memastikan agar PNS dengan keahlian khusus yang dibutuhkan di misi pemeliharan perdamaian dan bina perdamaian.

Mereka akan mendapatkan insentif yang memadai dan dijamin pemenuhan hak-hak kepegawaiannya selama penugasan di misi PBB dan pasca penugasan.

“Pengiriman para pakar sipil Indonesia nantinya diharapkan dapat mendukung realisasi Vision 4,000 peacekeepers yang akan memberikan kesempatan kepada para pakar sipil bertugas bersama-sama dengan personel militer dan kepolisian pada berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB,” imbuhnya.
Edwin Firdaus

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/18/indonesia-perkuat-kemitraan-untuk-kirim-pakar-ke-misi-misi-pbb

Leave a Reply